Keadilan yang Bias: Pemerintah Dunia dan Kritik terhadap Sistem Hukum dalam One Piece

Bagi para penggemar anime dan manga, One Piece bukan sekadar cerita bajak laut yang seru dan penuh aksi. Ada lapisan kritik sosial dan politik yang kental, apalagi soal keadilan dan sistem hukum. Pernah nggak sih, waktu lagi nongkrong di warkop, kita bahas gimana Pemerintah Dunia di One Piece sering banget mempermainkan hukum seenaknya? Kalau kita tarik ke dunia nyata, ternyata isu “keadilan yang bias” ini bukan cuma fiksi, lho. Lewat artikel ini, mari kita bongkar bareng-bareng: seberapa relevan kritik terhadap sistem hukum dalam One Piece dengan realitas kehidupan kita?

Hukum yang Pincang: Pemerintah Dunia dan Konsep “Justice” Versi Mereka

Pemerintah Dunia dalam One Piece digambarkan sebagai institusi yang memonopoli konsep keadilan. Mereka punya angkatan laut, Cipher Pol, sampai Shichibukai, semua dikoordinasikan demi menjaga stabilitas versi mereka. Namun, jika diperhatikan, keadilan yang mereka tegakkan sering kali tidak adil sama sekali. Misalnya saja, eksekusi publik Portgas D. Ace di Marineford yang jadi tontonan dunia, di mana motif utamanya bukan menegakkan hukum, melainkan menebar ketakutan (Oda, 2009).

Fenomena “keadilan yang bias dalam One Piece” ini sebenarnya juga terjadi di dunia nyata, di mana hukum seringkali jadi alat legitimasi kekuasaan, bukan penegak kebenaran. Seperti dijelaskan oleh Tamanaha (2004), sistem hukum bisa disalahgunakan jika tidak ada mekanisme check and balance. Nah, di One Piece, Pemerintah Dunia jelas-jelas menutup mata terhadap tindakan kriminal kaum Tenryuubito, sementara bajak laut yang kadang cuma ingin kebebasan, langsung dicap musuh.

Bajak Laut vs Pemerintah Dunia: Siapa Sebenarnya Kriminal?

Sering kali, One Piece memposisikan bajak laut sebagai “musuh negara”. Tapi apakah semua bajak laut layak diposisikan sebagai kriminal? Luffy dan kru Topi Jerami berkali-kali menolong warga biasa, membebaskan negeri yang tertindas, dan bahkan melawan tirani pemerintah lokal. Sebaliknya, Pemerintah Dunia malah sering melindungi penguasa lalim seperti Wapol di Drum Island, Crocodile di Alabasta, atau bahkan membiarkan sistem perbudakan berlangsung demi kepentingan kaum elit (Oda, 2000; Oda, 2001).

Inilah kritik utama tentang “keadilan yang bias dalam One Piece”: siapa pun yang berlawanan dengan Pemerintah Dunia langsung dilabeli kriminal, terlepas dari niat dan tindakan mereka. Hal ini relevan dengan konsep “labeling theory” dari Becker (1963), yang menyatakan bahwa status kriminal sering kali bukan karena tindakannya, melainkan siapa yang melabeli.

Tenryuubito dan Imunitas Hukum: Privilege yang Membutakan Keadilan

Salah satu contoh paling nyata soal bias keadilan dalam One Piece adalah keberadaan Tenryuubito, bangsawan dunia yang kebal hukum. Mereka bisa memperbudak, menyiksa, bahkan membunuh, tapi hukum tidak berlaku untuk mereka. Kalau ada yang berani melawan, hukum justru turun tangan bukan buat menegakkan keadilan, melainkan melindungi para Tenryuubito (Oda, 2008).

Fenomena seperti ini tidak asing dalam sejarah hukum dunia. Menurut Finnis (2011), keadilan sejati adalah ketika hukum berlaku setara bagi semua orang. Namun, dalam praktiknya, banyak sistem hukum—baik di dunia nyata maupun dalam cerita—yang memberikan keistimewaan pada kelompok tertentu, sehingga tercipta “legal immunity” atau imunitas hukum (Lambropoulou, 2014).

Pengadilan yang Tidak Netral: Enies Lobby dan Manipulasi Keadilan

Arc Enies Lobby jadi salah satu highlight kritik terhadap sistem hukum di One Piece. Robin, yang sejak kecil diburu hanya karena tahu “sejarah terlarang”, diadili tanpa hak membela diri. Sistem “Buster Call” di Enies Lobby memperlihatkan bahwa hukum tidak dipakai untuk mencari kebenaran, tapi sekadar alat eliminasi ancaman pada status quo Pemerintah Dunia (Oda, 2005).

Dalam dunia nyata, sistem peradilan juga kerap jadi alat politik untuk membungkam oposisi. Seperti disebutkan oleh Merry (1990), sistem hukum yang tidak netral akan mudah dipolitisasi sehingga “keadilan” hanyalah topeng bagi kepentingan penguasa. Kritik terhadap keadilan yang bias dalam One Piece jelas menggambarkan fenomena ini dengan sangat gamblang.

Refleksi dan Relevansi: Mengapa Kritik One Piece Penting untuk Kita?

Lalu, kenapa sih, membahas keadilan yang bias dalam One Piece penting buat kita? Karena kritik yang dibawa Oda dalam ceritanya sejatinya adalah refleksi kehidupan nyata. Melalui petualangan Luffy, kita diajak mempertanyakan: apakah keadilan sudah benar-benar ditegakkan? Atau hanya alat segelintir elite untuk melanggengkan kekuasaan?

Jika kita sadar, isu seperti diskriminasi, korupsi, privilege, dan penyalahgunaan hukum masih sangat relevan hari ini. Lewat One Piece, Oda tidak hanya memberi hiburan, tapi juga edukasi tentang pentingnya peran masyarakat untuk selalu kritis, aktif, dan tidak begitu saja percaya pada “kebenaran” versi penguasa. Dengan memahami kritik terhadap sistem hukum dalam One Piece, kita bisa lebih waspada dan sadar dalam memperjuangkan keadilan yang sesungguhnya di dunia nyata.

Akhir kata, One Piece bukan sekadar kisah petualangan seru, tapi juga cermin dari kenyataan sosial tentang keadilan yang bias. Melalui kritik tajam terhadap Pemerintah Dunia dan sistem hukum, kita diajak untuk berpikir kritis: keadilan itu milik siapa? Jangan-jangan, dalam kehidupan sehari-hari, kita pun pernah menjadi korban atau bahkan pelaku bias keadilan tanpa sadar. Mari terus belajar dan berjuang untuk keadilan yang sejati, bukan hanya “keadilan versi penguasa”.

Daftar Pustaka

• Becker, H. S. (1963). Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance. Free Press.
• Finnis, J. (2011). Natural Law and Natural Rights (2nd ed.). Oxford University Press.
• Lambropoulou, E. (2014). Crime, Justice and the State in Society. Routledge.
• Merry, S. E. (1990). Getting Justice and Getting Even: Legal Consciousness among Working-Class Americans. University of Chicago Press.
• Tamanaha, B. Z. (2004). On the Rule of Law: History, Politics, Theory. Cambridge University Press.
• Oda, E. (2000–2009). One Piece [Manga Vol. 1–56]. Shueisha.